Picu Polemik Sistem Pemilu 2024, DKPP: Ketua KPU Melanggar Etik

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Hasyim Asyari yang dinilai melanggar etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Tindakan yang dipermasalahkan DKPP adalah pernyataan mengenai tentang sistem pemilu di Indonesia kembali ke proporsional tertutup. 

Pemberian saksi didasarkan penilaian DKPP terhadap fakta persidangan bahwa pernyataan Hasyim disampaikan di saat sedang berlangsung gugatan tentang sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan yang sebenarnya mengenai konsekwensi atas potensi putusan MK telah menimbulkan kegaduhan bagi parpol calon peserta Pemilu 2024, calon pemilih dan masyarakat luas.  

Majelis DKPP berpendapat seharusnya Ketua KPU memahami bahwa ketika itu gugatan uji materi sistem proporsional terbuka di MK masih dalam tahap pemeriksaan. Artinya akan ada proses lanjutan di MK sehingga pernyataan yang disampaikan dalam kapasitas Ketua KPU DKPP cenderung membangun kesimpulan masyarakat.