Jakarta: Perputaran uang dari bisnis narkoba di Indonesia diyakini sangat besar. Sehingga bukan tidak mungkin putaran uang tersebut digunakan untuk menjadi modal pemenangan dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Duit dari narkoba itu sangat besar. Saya yakin ada aliran uang itu yang digunakan untuk pemenangan salah satu kontestan yang nantinya bisa menang dan dilindungi bisnisnya,” ujar anggota Komisi III Santoso, Sabtu, 27 Maret 2023.
Isu adanya uang narkoba dalam pemilu bukan barang baru, maka aparat penegak hukum sudah selayaknya melakukan penelusuran dari praktik tersebut. Pemerintah memiliki kelengkapan aparat penegak hukum yang berada di setiap pelosok daerah dan bisa bekerja sama dengan pengelenggara pemilu.
“Kita kan punya aparat penegak hukum yang konsen terhadap narkoba, seperti BNN, Polri juga yang lain. Jika memang ada indikasi ya telesuri jangan kendor,” ujar dia.
Menurut dia, jika Polri tidak melakukan tindakan atas indikasi tersebut, artinya Polri memiliki kelemahan yang patut disorot dan dibenahi. Hal ini sudah menjadi kewajiban DPR, khususnya Komisi III, untuk meminta penjelasan atas dugaan tersebut.
“Bisa saja itu terjadi. Berarti ada kelemahan di aparat penegak hukum kita. Dalam sidang ini akan kami tanyakan dalam rapat kerja dengan kapolri bagaimana ceritanya soal penanganan narkoba dan uang yang besar dari peredaran ini,” ujar dia.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan belum menemukan adanya aliran dana dari narkoba untuk Pemilu 2024. Padahal, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sudah mengintruksikan untuk melakukan pemetaan aliran dana peredaran narkoba yang mengalir ke Pemilu 2024. (Sri Utami)
