Ilustrasi mobil listrik. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Standar biaya masukan (SBM) mobil listrik bagi pegawai negeri sipil (PNS) tengah menjadi sorotan publik belakangan ini. Sebab, instansi pemerintahan bisa mengajukan pengadaan kendaraan bebas bahan bakar fosil seharga hampir Rp1 miliar.
Direktur Eksekutif Center for Research on Ethics, Economy, and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda menilai aturan itu baik untuk menjadi payung hukum instansi pemerintahan yang mau memulai penggunaan kendaraan listrik. Masyarakat diharap tidak salah kaprah.
"Publik jangan salah menafsirkan bila pemerintah melakukan pemborosan. Justru SBM ini standar biaya pagu anggaran yang berfungsi memberikan payung hukum jika ada instansi pemerintah yang ingin mengajukan," kata Yoseph melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Mei 2023.
Kebijakan dana kendaraan listrik untuk PNS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Beleid itu mengatur pagu anggaran untuk pengadaan.
Yoseph juga menjelaskan aturan itu bahkan mengatur harga maksimal untuk pembelian kendaraan listrik. Contohnya, batas maksimal harga untuk roda dua yakni Rp28 juta per unit.
Selain itu diatur juga untuk kendaraan listrik untuk operasional kantor dengan maksimal harga Rp430 juta per unit. Lalu, eselon satu maksimal Rp967 juta, dan eselon dua maksimal Rp767 juta.
"Penerapan SBM ini memberikan batasan harga tertinggi dalam pengadaan kendaraan listrik, artinya besarannya tidak dapat dilampaui. Ini semua demi menjaga efisiensi anggaran pada APBN," ucap Yoseph.
Peraturan itu memaksa instansi pemerintah tidak boleh membeli kendaraan listrik melebihi harga yang sudah ditentukan. Beleid itu juga penting untuk membantu pemerintah menggerakkan kebijakan pengurangan emisi karbon di ruang publik.
"Artinya peraturan ini sekaligus mendukung aktivitas sektor ekonomi di belakang industri mobil listrik. Di mana mobil listrik ini membutuhkan komponen industri nikel yang sangat besar untuk kebutuhan baterai dan keberlangsungan hidup para buruh yang bekerja di sektor ini," tutur Yoseph.
