NEWSTICKER

Tag Result: pajak

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (3)

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (3)

Ekonomi • 11 days ago

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (2)

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (2)

Ekonomi • 11 days ago

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (1)

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (1)

Ekonomi • 11 days ago

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

Zakat Diusulkan sebagai Pengurang Pajak

Zakat Diusulkan sebagai Pengurang Pajak

Ekonomi • 23 days ago

Banten Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Akhir Tahun 2023

Banten Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Akhir Tahun 2023

Nasional • 1 month ago

Pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif diharapkan bisa meringankan masyarakat untuk taat pajak guna pembangunan.

Kemenkeu: Hingga Juli 2023 Pendapatan dan Belanja Negara Tumbuh Positif

Kemenkeu: Hingga Juli 2023 Pendapatan dan Belanja Negara Tumbuh Positif

Nasional • 2 months ago

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN 2023 hingga periode 31 Juli 2023. Dalam laporannya realisasi belanja negara mencapai Rp1.225,71 triliun atau setara 41?ri APBN 2023. Realisasi ini tumbuh 0,9% secara tahunan. 

Peningkatan realisasi belanja negara ini dipengaruhi oleh dukungan dari pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas Indonesia.

Tidak hanya itu belanja non kementerian/lembaga juga turut mendukung realisasi belanja negara. Di antaranya subsidi dan kompensasi, program kartu pra kerja serta subsidi pupuk.

Sementara penerimaan dari perpajakan juga disebutkan masih menunjukkan performa yang positif dan diyakini akan terus terjaga hingga akhir 2023.

Prognosis penerimaan pajak di semester II 2023 terutama akan ditopang oleh pajak penghasilan non migas dan pajak pertambahan nilai (PPn). 

Laporan tersebut menunjukkan di tengah kondisi ketidakpastian global seperti saat ini, persepsi terhadap kinerja perekonomian Indonesia masih tetap baik. Terkendalinya inflasi mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan kepercayaan para investor serta pelaku usaha.

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun di Akhir Juli 2023

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun di Akhir Juli 2023

Ekonomi • 2 months ago

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023.

Pajak Digital Terkumpul Rp13,87 Triliun hingga 31 Juli 2023

Pajak Digital Terkumpul Rp13,87 Triliun hingga 31 Juli 2023

Ekonomi • 2 months ago

Pemerintah mengumpulkan PPN dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun hingga 31 Juli 2023.

DJP Kumpulkan Pajak Digital Rp13,87 Triliun

DJP Kumpulkan Pajak Digital Rp13,87 Triliun

Ekonomi • 2 months ago

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun hingga 31 Juli 2023. Penerimaan pajak tersebut berasal dari 139 pelaku usaha PMSE.

 

2 Terdakwa Penggelapan Pajak Kembalikan Rp3,1 M ke Kejari Depok

2 Terdakwa Penggelapan Pajak Kembalikan Rp3,1 M ke Kejari Depok

Nasional • 2 months ago

Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat menerima pengembalian uang senilai Rp3,1 miliar dari dua terdakwa kasus penggelapan pajak. Kajari Kota Depok Mia Banulita menyebut, uang itu berasal dari pungutan pajak PT TMR dan PT AMR.

PT TMR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan hasil tambang batu bara, sementara PT AMR merupakan perusahaan jasa logistik dan pengiriman barang.

Dua terdakwa perkara penggelapan pajak diketahui masih kakak beradik. Mereka adanya mantan Dirut PT TMR Achmad Arief Sardjono dan mantan Dirut PT AMR Achmad Arief Martono.

Kejari Kota Depok akan mengembalikan seluruh uang hasil penggelapan pajak sebanyak Rp3,194 miliar tersebut kepada kas negara.
 
"Hari ini kami menerima penitipan pembayaran pajak piutang dari perkara tindak pidana perpajakan yang dilakukan dua orang terdakwa yang saat ini disidangkan di PN Depok. Adapun keseluruhan nominal yang kami terima adalah sejumlah kurang lebih Rp3,194 miliar," jelas Kajari Kota Depok Mia Banulita.

Hipmi Dorong Para Capres 2024 Punya Visi Perpajakan yang Jelas

Hipmi Dorong Para Capres 2024 Punya Visi Perpajakan yang Jelas

Ekonomi • 2 months ago

Hipmi mendorong kepada seluruh para Calon Presiden (Capres) yang akan bertarung di pesta demokrasi 2024 untuk memiliki visi yang jelas mengenai perpajakan.

Indonesia Berencana Tiru Vietnam & Thailand soal Insentif Kendaraan Listrik

Indonesia Berencana Tiru Vietnam & Thailand soal Insentif Kendaraan Listrik

Nasional • 2 months ago

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia berencana meniru Vietnam dan Thailand dalam menetapkan insentif kendaraan listrik. 

Luhut Binsar belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menetapkan pajak untuk semua jenis kendaraan listrik yang akan diperjualbelikan di Indonesia.  Kemungkinan insentif tersebut akan diberikan dalam bentuk potongan pajak, yang masih menunggu persetujuan presiden. 

Pemerintah akan mengevaluasi kembali insentif motor listrik, dengan mengacu pada kebijakan yang diterapkan beberapa negara tetangga, kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. 

Penerimaan konsumen mengenai motor listrik bersubsidi terbilang lambat, sejauh ini baru ada puluhan unit yang tersalurkan, dari target total 200.000 unit hingga akhir 2023.

Bapenda Tangerang Pantau Pelayanan Pembayaran Pajak Berbasis Digital

Bapenda Tangerang Pantau Pelayanan Pembayaran Pajak Berbasis Digital

Nasional • 2 months ago

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten melakukan sidak di Samsat Kelapa Dua, Tangerang, Banten guna memantau keberlangsungan sistem digitalisasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan dengan berbasis aplikasi online.

Hal itu juga dilakukan dalam mengantisipasi tindakan penyelewengan atau korupsi, di mana sebelumnya pada 2023 lalu ada empat orang pegawai, dua diantaranya ASN di Kantor Samsat tersandung penggelapan uang pajak mencapai Rp10,8 miliar.

Kepala Bapenda Provinsi Banten E.A Deni Hermawan mengatakan pihaknya akan terus melakukan inovasi-inovasi layanan berbasis aolikasi guna memudahkan layanan kepada masyarakat serta mengantisipasi penggelapan dana pajak dari tindakan korupsi.