Anies Resmikan Posko Pemenangan Indonesia Timur di Makassar

Tiba di Luwu, Anies Diserbu Ribuan Pendukung

Poros Prabowo & Ganjar Ogah Ngalah Jadi Cawapres

Isu bergabungnya poros Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih belum meredup. Namun, kedua poros sama-sama tak mau mengalah untuk mengambil posisi cawapres. 

Wasekjen PDIP Arif Wibowo menyebut, munculnya gagasan dua poros di Pemilu 2024 demi efisiensi. Namun, dinamika politik yang begitu dinamis masih harus dicermati. 

Sementara soal sosok bakal calon presiden, Arif menyebut, PDIP konsisten mengusung Ganjar Pranowo. Hal itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Kita punya tradisi konsisten. Partai melalui Ketua Umum sudah memutuskan dan sudah ditetapkan calon presiden ini Ganjar Pranowo," tegas Arif Wibowo dalam Primetime News Metro TV, Sabtu 23 September 2023. 

Hal senada disampaikan Waketum Partai Gerindra Habiburrokhman. Ia menyebut, pihaknya tidak memaksakan diri untuk menduetkan Prabowo dan Ganjar dalam satu koalisi. 

"Apakah memungkinkan dalam satu koalisi ada dua capres?" kata Habiburrokhman. 

Namun demikian, Habiburrokhman tidak menampik Partai Gerindra dan PDIP memiliki kesamaan secara ideologis dan pandangan politik. Kedua partai tersebut sama-sama berpihak pada keberlanjutan pemerintahan saat ini.

"Sebetulnya yang namanya kita duet itu bukan harus dalam satu pasangan capres-cawapres. Bisa saja kita duet memperjuangkan pemerintahan ini bagaimana kebijakannya berlanjut dan dipertahankan prestasi-prestasinya," ujar Habiburrokhman.

Kedatangan Anies di Istana Kedatuan Luwu Disambut Prosesi Adat

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan hari ini menggelar kunjungan kebangsaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu 23 September 2023. 

Anies tiba di Istana Kedatuan Luwu yang menjadi lokasi acara Mappesabbi digelar. Kedatangan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini disambut tarian penjemputan serta prosesi adat.

Kehadiran Anies dalam acara adat Mappesabbi atau meminta restu kepada Kedatuan Luwu digelar sebagai bentuk menjalin silaturahmi kebangsaan jelang kontestasi Pilpres 2024. 

Turut hadir Dewan Adat dari 12 Kedatuan Luwu dalam acara ini. 

PDIP Berpotensi Gaet Tokoh NU untuk Mendampingi Ganjar

Kader NasDem dan PKB Lumajang Rapatkan Barisan Menangkan Amin

Targetkan pasangan Anies-Muhaimin (Amin) meraih suara 75% di Lumajang, Jawa Timur, DPD Partai NasDem dan DPC PKB Lumajang siap bekerjasama dan mengerahkan kader serta bacalegnya hingga ke pelosok desa. 

Ratusan kader dan bakal calon anggota legislatif DPD Partai NasDem Lumajang mendatangi Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Lumajang. Kedatangan kader Partai NasDem bertemu dengan kader PKB Lumajang dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kerja sama untuk memenangkan pasangan Amin, Anis-Muhaimin, dalam kontestasi Pilpres 2024.

Pengurus dari kedua partai Koalisi Perubahan di Lumajang ini pun yakin kerja sama mereka dapat berbuah dengan meraup suara 75% untuk kemenangan pasangan Amin di Lumajang.

"Kami semuanya sudah mulai bergerak, kiai, pondok pesantren, responsnya sangat luar biasa. Alhamdulillah punya respons yang sangat luar biasa dan siap mendukung untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Gus Muhaimin Iskandar," tutur Ketua DPC PKB Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin. 

Potensi Dua Poros dalam Pilpres 2024, Pasangan Amin Siap

Ungkap Hubungan dengan Prabowo, Cak Imin: Buminya Bagus, Langitnya Gelap

Bacawapres Muhaimin Iskandar Temui Relawan Anies Baswedan

Wacana Dua Poros di Pilpres 2024 Lagi-Lagi Mencuat

Ide untuk menduetkan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024 kembali mengemuka seiring munculnya wacana dua poros koalisi. Ide itu bukan hal baru, lantaran sebelumnya Presiden Joko Widodo disebut-sebut sempat menghendaki Prabowo & Ganjar bersanding, bukan bertanding di Pilpres 2024.

Di tengah kesibukan parpol-parpol menjalin koalisi, ide menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kembali mengemuka. Ide itu muncul karena dilatarbelakangi lambannya Prabowo dan Ganjar dalam menentukan calon wakil presiden.

Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dan PPP, Ganjar Pranowo pun menganggap semua peluang bisa terjadi sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU)

"Sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi ya," ungkap Ganjar Pranowo.

Pandangan Ganjar turut diamini oleh politisi PDI Perjuangan. Mereka menilai ide menduetkan Prabowo dengan Ganjar adalah hal yang wajar. Bahkan bisa saja menjadi kenyataan, asalkan antar ketua umum parpol koalisi bisa bersepakat. 

Di sisi lain, Ray Rangkuti mengatakan bahwa secara rasional politik untuk menduetkan Ganjar dan Prabowo tidak masuk akal, karena keduanya memiliki elektabilitas yang sama-sama tinggi.

"Dua poros itu terjadi kalau itu dipaksa, kalau enggak dipaksa enggak akan terjadi, mungkin tetap akan tiga pasangan calon presiden," jelas Ray Rangkuti.

Sementara itu Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda soal wacana dua poros. Wakil Ketua Umum Golkar, Marcus Mekeng mengatakan jika wacana itu untuk kepentingan bangsa, maka dua poros itu sah-sah saja.

Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato justru tegas mengatakan bahwa Pilpres 2024 tetap tiga poros. Airlangga menyatakan hasil konsolidasi parpol polisi pengusung bacapres telah menunjukkan arah tiga poros.

Setelah bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju, nama bacawapres Prabowo Subianto juga akan segera diputuskan.

Wacana menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo sebetulnya bukanlah barang baru. Ide itu pernah muncul ketika bakal calon presiden Anies Baswedan dideklarasikan pertama kali oleh Partai NasDem.

Saat itu Presiden Joko Widodo disebut-sebut menjadi pihak utama yang menghendaki Prabowo dengan Ganjar bersanding bukan bertanding.

Sejauh ini hanya Koalisi Perubahan yang secara de facto telah memiliki pasangan capres dan cawapres yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan tersebut tinggal diformalkan dengan mendaftarkan ke KPU. Sedangkan koalisi lain masih belum pasti.

Teror Polarisasi di Balik Wacana Dua Poros di Pilpres 2024

Gejala pembelahan yang disintegratif ini kembali mulai dirasakan jelang pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024 melalui upaya menjadikan hanya dua pasangan yang bertarung. 

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menilai jika hanya ada dua pasangan yang bertarung berpotensi menguatkan polarisasi disintegratif di masyarakat seperti yang terjadi pada pilpres sebelumnya.

"Potensi polarisasi, kontraksi politik, semakin besar kalau porosnya cuma dua. Karena kalau hanya dua poros, kontraksi politik mengental, terkristalisasi, dan itu semakin menguat ketimbang tiga atau empat," ungkap Handa Yuda dalam Metro Pagi Prime Time, Sabtu 23 September 2023.

Hanta Yuda berharap Pilpres 2024 tetap tiga poros, agar keterbelahan di masyarakat tidak terjadi dan masyarakat juga memiliki banyak alternatif pilihan. 

"Konstitusi Kita juga memungkinkan untuk dua putaran. Artinya sejak awal didesain untuk memungkinkan banyak calon dan itu menguntungkan publik karena ada beberapa alternatif-alternatif pasangan figur capres-cawapres," jelas Hanta Yuda.

Hanta Yuda menjabarkan ada tiga skenario yang bisa menguatkan peluang dua poros besar terjadi. Pertama, jika Anies Baswedan batal maju di Pilpres 2024 hingga akhirnya hanya Ganjar dan Prabowo yang bertarung memperebutkan kursi RI-1.

"Tapi skenario ini kecil kemungkinan kecil terjadi. Justru pasangan Anies-Muhaimin semakin menguat, solid dan mantap," jelasnya.

Selain itu, skenario lainnya yang mungkin terjadi jika elektabilitas pasangan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Anies-Muhaimin meningkat tajam. Hal ini akhirnya memaksa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersatu untuk melawan pasangan Amin.

Terakhir jika MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, sehingga memuluskan langkah Gibran menjadi bacawapres Prabowo Subianto. Hal ini akhirnya membuat  Megawati dan Surya Paloh menghasilkan kesepakatan baru untuk menduetkan Anies-Ganjar.

"Bisa jadi justru Ganjar dan Anies yang bersatu sebagai kekuatan non Jokowi, berhadapan dengan kekuatan Jokowi," ungkapnya.

Namun Hanta Yuda melihat hingga saat ini dari tiga skenario yang dijabarkan tersebut potensi realisasinya kecil. "Meski wacana ini menguat, tapi potensi realisasinya belum menguat," jelas Hanta Yuda.

Isu Dua Poros Rentan di Pilpres 2024 Munculkan Polarisasi

Kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden (pilpres) kembali muncul ke permukaan saat Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di Surakarta, Rabu, 20 September 2023. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa agar tidak terbelah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu.

Pada kesempatan itu Jokowi meyakini masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Namun, secara tersirat Jokowi tetap melihat adanya potensi ketegangan antarkelompok selama penyelenggaraan pemilu.

Publik secara luas tentu ingin harapan yang diungkapkan Jokowi menjadi suatu kenyataan. Apalagi hingga saat ini suasana keterbelahan akibat residu penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 masih terasa di masyarakat.

Meskipun demikian, publik juga tidak ingin pernyataan tersebut hanya retorika para elite politik semata. Apalagi hampir sepuluh tahun selama Jokowi berkuasa, publik juga menyaksikan para elite politiklah yang kerap kali menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat.

Gejala pembelahan yang disintegratif ini kembali mulai dirasakan jelang pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024 melalui upaya menjadikan hanya dua pasangan yang bertarung. Padahal pengalaman pilpres sebelumnya membuktikan bahwa menguatnya polarisasi disintegratif di masyarakat akibat hanya ada dua pasangan yang bertarung.

Kecurigaan ini juga sangat beralasan dengan melihat perkembangan upaya membentuk koalisi yang cenderung pragmatis dan saling jegal. Padahal perkembangan koalisi saat ini sudah cukup untuk menghasilkan tiga pasangan capres dan cawapres.

Belum lagi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah beralasan percepatan Pilkada 2024 untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Namun, usulan itu juga perlu dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan dan cukup berlangsung satu putaran saja. Sebab, penyelenggara pemilu hampir dipastikan bakal kesulitan apabila menyelenggarakan pilpres dua putaran (Februari dan Juni) dan pilkada dalam waktu berdekatan.

Karena itu, sebaiknya para elite partai politik memperhatikan kebutuhan publik luas atas alternatif pilihan politik yang membuat pemilu lebih dinamis dan bisa menekan hegemoni identitas serta keterbelahan di tengah masyarakat. Alih-alih mengajak masyarakat, seharusnya elite politiklah yang introspeksi untuk tidak membuat polarisasi yang tajam.

Sebelumnya pada 2 September lalu saat deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tegas mengatakan selamat tinggal 'politik cebong dan kampret' yang sudah memecah belah dan merusak sistem demokrasi kebangsaan di Republik ini. Surya Paloh berharap Pemilu 2024 akan diisi oleh politik kebhinekaan.

Relawan Berharap Duet Prabowo-Ganjar Bisa Terjadi

Jakarta: Spekulasi Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto bersanding di Pilpres 2024 masih terus bergema. Namun elit politik kedua koalisi membantah sekaligus berdalih bahwa politik adalah seni kemungkinan. 

Isu dua poros ini disebut-sebut akan menghadang Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Menurut Ketum DPP Prabowo Mania 09, Immanuel Ebenezer, jika Prabowo dan Ganjar bersatu itu opsi yang rasional.

Bahkan Immanuel menyebut Prabowo-Ganjar adalah opsi sudah lama yang sudah di atas meja. Bahkan pasangan itu menurut Immanuel sudah lama digaungkan ketika dirinya mendukung Ganjar Pranowo.
 
Menurut Immanuel rencana dua poros ini terkonfirmasi dengan pernyataan Puan Maharani dan sikap Jokowi yang ingin menggandeng Prabowo dengan Ganjar. Lebih jauh Immanuel berharap duet ini bisa terjadi.

"Ini terkonfirmasi dengan pernyataan Mbak Puan, Pak Prabowo dan dengan sikap Pak Jokowi yang berkali-kali ingin menggandeng dua kader bangsa ini. Kita berharap semoga ini terjadi," kata Immanuel dalam dialog dengan Metro TV.

Gerindra: Isu Tampar Wamen Muncul Karena Survei Prabowo Nomor 1

Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Andre Rosiade menilai isu Prabowo Subianto menampar Wamentan dimunculkan karena Prabowo nomor satu dalam survei capres 2024. Bahkan dalam survei Prabowo juga unggul jika Pilpres 2024 masuk dua putaran.

"Karena memang survei Pak Prabowo nomor satu, bahkan diprediksi oleh berbagai lembaga survei, Pak Prabowo akan lolos ke putaran kedua. Di putaran kedua pun Prabowo unggul 10 persen di atas Mas Ganjar," kata Andre Rosiade dalam dialog dengan Metro TV, Jumat 22 September 2023. 

Andre juga menjelaskan, dalam rapat kabinet di Istana Negara tidak pernah ada staf, atau ajudan yang bisa masuk ke ruang rapat. Ajudan dan staf menteri statusnya sama dengan wartawan Istana menunggu di ruangan khusus.

"Rapat kabinet itu di Istana tidak pernah ada staf, ada ajudan menteri yang bisa masuk ke dalam ruang rapat kabinet. Kalau ada staf yang bisa bercerita mendapat dongeng begitu, stafnya duduk di mana? Kalau bikin dongeng" lanjut Andre.

Isu itu juga sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo dengan menyebut Menteri Pertahanan Prabowo sekarang lebih sabar. Bahkan Wamentan sendiri sudah membantah. Andre menganggap isu itu hanya fitnah menuju Pilpres 2024

"Ini sudah dibantah oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, bahkan "korban" (Wamentan) sudah membantah. Kalau tukang fitnah, penyebar hoaks ya maklum saja. Mungkin panik jagoannya takut kalah," tegasnya.

Editorial Malam: Netralitas Amtenar Ambyar

Memasuki tahun politik dan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) pada 2024, netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi sorotan publik. Seorang ASN dituntut netral dan harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan politik manapun. 

Mengapa netralitas ASN penting? Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan kepala daerah dapat berjalan secara jujur (fairplay) dan adil antara calon yang memiliki akses kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan

Selain itu, dengan jumlah ASN yang mencapai 4.344.552 orang dan fasilitas negara yang dikuasakan pada mereka, ASN bisa dimobilisasi untuk menjadi mesin politik demi memenangkan salah satu tokoh yang mengikuti kontestasi.

Netralitas ASN dalam pemilu juga menjadi penting untuk menjaga layanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mereka harus konsisten menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik sehingga tetap stabil dan berkeadilan di tengah tahapan Pemilu 2024.

Dengan bersikap netral, ASN tidak gaduh bermain Whatsapp, Facebook atau media sosial lainnya untuk mendukung calon mereka nya. Dengan demikian, mereka bisa fokus pada tugas melakukan pelayanan publik dan bersikap profesional pada tugas mereka.

Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 27 November 2024 akan berlangsung di 548 daerah. Bisa dibayangkan bagaimana gaduhnya jika para ASN tidak netral dalam tugas mereka.  Karena itu, ASN dituntut untuk mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjaga netralitas ASN tersebut, pemerintah sejatinya telah membuat rambu-rambu dan barikade baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah atau undang-undang pemilu. Misalnya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 12 – 15 PNS dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres.

Juga ada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya menyatakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Sementara itu, dalam UU Pemilu Pasal 282 dinyatakan “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kendati telah dibuatkan rambu-rambu dan barikade, pelanggaran ketidaknetralan ASN terus terjadi. Paling banyak terjadi saat pemilihan kepala daerah atau pilkada. Potensi pelanggaran asas negralitas ASN juga maskin besar jika pemilu dipercepat.

Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ketidaknetralan ASN dilakukan dengan mempromosikan calon tertentu, menyatakan dukungan secara terbuka di media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon petahana, memberikan dukungan pada grup aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, serta terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.

Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu menunjukkan di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota.

Hasil pemetaan menunjukkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN dengan skor 100. Sementara urutan kedua ditempati Sulawesi Utara (55,87), Banten (22,98), Sulawesi Selatan (21,93), Nusa Tenggara Timur (9,4), Kalimatan Timur (6,01), Jawa Barat (5,48), Sumatera Barat (4,96), Gorontalo (3,9), dan Lampung (3,9).

Banyak contoh ketidaknetralan ASN. Misalnya promosi yang dilakukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Dalam video yang beredar, keduanya terang-terangan  mempromosikan jagoan mereka, bakal calon presiden Ganjar Pranowo. 

Sialnya, meskipun Bawaslu menyatakan terjadi pelanggaran atas video dukungan tersebut, lembaga pengawas Pemilu itu tidak bisa menindak atau mempidanakan pelanggaran tersebut. Bawaslu hanya menyerahkan kepada atasan keduanya yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan pembinaan. Apakah Mendagri berani membina keluarga presiden atas sebuah pelanggaran hukum? Ngak bahaya tah...

Anies-Muhaimin Bentuk Tim Baja Amin

Badan Pekerja Anies-Cak Imin (Baja Amin) resmi dibentuk. Tim tersebut menggantikan Tim 8 yang sempat dibentuk untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres.

Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut, Baja Amin menjadi wadah bagi setiap perwakilan partai pengusung untuk mendiskusikan pemenangan. Baja Amin juga menjadi wadah komunikasi unsur di luar parpol.

“Ke depannya, Baja Amin ini menjadi sarana untuk konsolidasi kepada masyarakat dan setiap unsur untuk koalisi,” ujar Anies di Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat, 22 September 2023.

Baja Amin terdiri atas tiga perwakilan partai, yakni Partai NasDem, PKB dan PKS. Lalu ada juga tiga perwakilan dari masing-masing pihak, baik dari Anies maupun Muhaimin. Namun Anies belum membeberkan siapa perwakilan dirinya dan Gus Imin.

Selain itu, Baja Amin juga dilengkapi dengan tim penasehat yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jateng dan DIY Partai NasDem Sugeng Suparwoto dan Dadang Juliantoro. Mereka sebelumnya juga tergabung dalam anggota Tim 8 Koalisi Perubahan. 

Golkar: Tak Ada Alasan Prabowo Menjadi Cawapres

Peluang terbentuknya dua poros pada Pilpres 2024 menjadi pertanyaan besar tersendiri. Sebab tidak mudah menyatukan figur Prabowo dan Ganjar yang saat ini sudah memiliki poros sendiri dan sama-sama menyandang status bakal calon presiden. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, Koalisi Indonesia Maju saat ini masih teguh mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres. Wacana Prabowo menjadi cawapres Ganjar, kata Nurdin, hampir pasti tidak terjadi.

"Tidak ada alasan subjektif ataupun objektif untuk menjadikan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Kalau jadi capres dan Pak Ganjar menjadi cawapres, mungkin bisa dipertimbangkan," ujar Nurdin Halid di Bicara Politik Metro TV, Jumat 22 September 2023. 

Namun demikian, Golkar saat ini tetap tegas mendorong Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto sebagai cawapres Prabowo. 

Nurdin juga menyebut, isu tersebut belum pernah dibahas di internal Koalisi Indonesia Maju. "Tidak ada pembahasan tentang hal tersebut dan tidak ada lobi-lobi," ujarnya. 

Koalisi Indonesia Maju disebut sedang fokus mempersiapkan tim pemenangan dan menggodok strategi untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Diketahui, kedua kubu sudah memiliki koalisi. Partai Gerindra bersama Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Demokrat, Partai Garuda, dan Prima sudah bergabung untuk mengusung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024.

Sedangkan, PDIP sudah berkoalisi dengan PPP, Perindo, dan Hanura untuk mengusung Ganjar. 

Beda Timnas Pemenangan dengan BAJA AMIN

Gerindra Membuka Diri untuk Alumni 212

Baja Amin Gantikan Tim 8 Koalisi Perubahan

Anies-Cak Imin dan Koalisi Perubahan Bentuk Tim Baja Amin

Demokrat Resmi Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Partai Demokrat pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan Demokrat kepada Prabowo Subianto disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis, 21 September 2023. 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidatonya di rapimnas menilai Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang mampu membawa semangat perubahan dan kesinambungan sesuai visi besar Partai Demokrat. 

"Sosok pemimpin dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi ada di tengah-tengah kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto," ungkap AHY dalam pidatonya.

Partai Demokrat juga menitipkan dua agenda besar. Pertama melanjutkan hal yang baik dalam kepemimpinan sebelumnya. AHY menilai hal itu sebagai makna hakiki dari kesinambungan lintas generasi kepemimpinan.

"Terlebih ketika berbicara tentang kerangka dasar bernegara. Kita harus jaga dan tegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ucap AHY. 

Kedua, yaitu segala hal yang dalam baik agar diperbaiki dan dilakukan perubahan. Menurut AHY, masih banyak persoalan bangsa dan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan baik di sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hukum dan keadilan serta demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Inilah esesnsi dari perubahan dan perbaikan yang harus kita perjuangkan. Tapi saya optimis, mengapa, karena Pak Prabowo mengatakan konstanta dalam kehidupan sejatinya adalah perubahan itu sendiri," ujar AHY.

Sementara itu pasca deklarasi dukungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrasi, Susilo Bambang Yudhoyono dipersiapkan untuk memberikan pidato dalam kapasitasnya sebagai ketua majelis tinggi partai. Namun SBY menolak untuk berpidato dan justru memilih menyanyikan lagu untuk Prabowo Subianto yang berjudul 'Kamu Ngga' Sendirian'. 

SBY pun berpesan agar Prabowo tetap semangat dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi Pilpres 2024.

Menanggapi nyanyian SBY, Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa dirinya tersanjung dan merasa dihormati. "Saya tersanjung, saya merasa dihormati, saya merasa didorong," jelas Prabowo.

Sementara itu menanggapi potensi kesempatan dirinya diusung sebagai bacawapres Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihak Demokrat memberikan hak penuh bagi Prabowo untuk menentukan pendampingnya.

AHY pun menambahkan bahwa Partai Demokrat paham posisi politiknya sebagai pendatang baru di Koalisi Indonesia Maju. Meski diskusi internal koalisi bersifat terbuka.

"Saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlalu jauh, kita berikan leluasa tentu kepada Pak Prabowo Subianto. Dan saya yakin Beliau juga akan menghormati aspirasi dan pandangan-pandangan dari kita semua, termasuk Partai Demokrat" ungkap AHY. 

Timnas Pemenangan Amin dan Pokja Gelar Rapat, Sekjen PKS: Tim 8 Sudah End

Anies-Imin Hadiri Rapat Pokja Pemenangan Amin

Bedah Editorial MI - Menghindari Polarisasi Disintegratif

Kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden (pilpres) kembali muncul ke permukaan saat Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di Surakarta, Rabu (20/9). Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa agar tidak terbelah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu.

Pada kesempatan itu Jokowi meyakini masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Namun, secara tersirat Jokowi tetap melihat adanya potensi ketegangan antarkelompok selama penyelenggaraan pemilu.

Publik secara luas tentu ingin harapan yang diungkapkan Jokowi menjadi suatu kenyataan. Apalagi hingga saat ini suasana keterbelahan akibat residu penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 masih terasa di masyarakat.

Meskipun demikian, publik juga tidak ingin pernyataan tersebut hanya retorika para elite politik semata. Apalagi hampir sepuluh tahun selama Jokowi berkuasa, publik juga menyaksikan para elite politiklah yang kerap kali menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat.

Gejala pembelahan yang disintegratif ini kembali mulai dirasakan jelang pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024 melalui upaya menjadikan hanya dua pasangan yang bertarung. Padahal pengalaman pilpres sebelumnya membuktikan bahwa menguatnya polarisasi disintegratif di masyarakat akibat hanya ada dua pasangan yang bertarung.

Kecurigaan ini juga sangat beralasan dengan melihat perkembangan upaya membentuk koalisi yang cenderung pragmatis dan saling jegal. Padahal perkembangan koalisi saat ini sudah cukup untuk menghasilkan tiga pasangan capres dan cawapres.

Belum lagi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah beralasan percepatan Pilkada 2024 untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Namun, usulan itu juga perlu dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan dan cukup berlangsung satu putaran saja. Sebab, penyelenggara pemilu hampir dipastikan bakal kesulitan apabila menyelenggarakan pilpres dua putaran (Februari dan Juni) dan pilkada dalam waktu berdekatan.

Karena itu, sebaiknya para elite partai politik memperhatikan kebutuhan publik luas atas alternatif pilihan politik yang membuat pemilu lebih dinamis dan bisa menekan hegemoni identitas serta keterbelahan di tengah masyarakat. Alih-alih mengajak masyarakat, seharusnya elite politiklah yang introspeksi untuk tidak membuat polarisasi yang tajam hanya demi syahwat kekuasaan.

Dalam sistem negara yang demokratis, perbedaan pilihan politik di masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Para elite politik seharusnya memberikan contoh berpolitik secara elegan dan penuh keadaban. Mereka jangan melakukan cara-cara kotor dalam berpolitik demi kepentingan jangka pendek untuk meraih singgasana kekuasaan.

Demikian pula Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas agar terwujud iklim politik yang sehat dan penuh kegembiraan dalam Pemilu 2024.

Majelis Latupati Maluku Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Majelis Latupati Provinsi Maluku menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 dan menyatakan siap memenangkan Ganjar menjadi presiden pada Pilpres 2024. 

Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, Ibrahim Wokas mengatakan pihaknya siap mendorong Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi dan deklarasi Dinasti Nusantara Maluku di Kota Ambon.

Dalam deklarasi ada empat kabupaten/kota yang mewakili Maluku dalam kerja sama untuk memenangkan Ganjar Pranowo. 

Sementara dalam diskusinya, Wokas mewakili para raja memberikan aspirasi soal kejelasan regulasi bagi para kerajaan untuk melindungi masyarakat adat yang ada di Maluku. Sebab selama ini kerap terjadi perselisihan yang melibatkan masyarakat adat dan pemerintah.

Anies Ajak Anak Muda Cianjur Berdialog

Dalam safari politiknya di Kabupaten Cianjur, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Perstauan, Anies Rasyid Baswedan melakukan dialog interaktif bersama sejumlah komunitas muda di Cianjur Jawa Barat.

Tak sekedar mendengarkan aspirasi, kali ini Anies juga mendapat banyak solusi permasalahan dari kaum muda Cianjur tentang kondisi saat ini. Mulai dari isu lingkungan, pendidikan, UMKM, lapangan kerja sampai kemajuan kota dan sumber daya manusia khususnya generasi muda.

"Ada aspirasi dalam bentuk penyampaian masalah, tapi ada juga solusi-solusi yang mereka tawarkan," ungkap Anies Baswedan usai dialog bersama komunitas muda pada Kamis, 21 September 2023.

Anies menilai semua yang disampaikan kaum muda ini menjadi catatan penting bagi seorang pemimpin dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu Anies mengajak kaum muda untuk bisa berkolaborasi dengan pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintahan. 

Diharapkan solusi-solusi yang muncul dari kaum muda dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.

"Jadi saya sampaikan pada semua bahwa pendekatan ini harus kolaboratif, kerja bersama. Memang di pemerintahan memiliki kewenangan, tetapi masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Demokrat Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Partai Demokrat pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan Demokrat kepada Prabowo Subianto disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis, 21 September 2023. 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidatonya di rapimnas menilai Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang mampu membawa semangat perubahan dan kesinambungan sesuai visi besar Partai Demokrat. 

"Sosok pemimpin dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi ada di tengah-tengah kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto," ungkap AHY dalam pidatonya.

Partai Demokrat juga menitipkan dua agenda besar. Pertama melanjutkan hal yang baik dalam kepemimpinan sebelumnya. AHY menilai hal itu sebagai makna hakiki dari kesinambungan lintas generasi kepemimpinan.

"Terlebih ketika berbicara tentang kerangka dasar bernegara. Kita harus jaga dan tegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ucap AHY. 

Kedua, yaitu segala hal yang dalam baik agar diperbaiki dan dilakukan perubahan. Menurut AHY, masih banyak persoalan bangsa dan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan baik di sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hukum dan keadilan serta demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Inilah esesnsi dari perubahan dan perbaikan yang harus kita perjuangkan. Tapi saya optimis, mengapa, karena Pak Prabowo mengatakan konstanta dalam kehidupan sejatinya adalah perubahan itu sendiri," ujar AHY.

Sementara itu pasca deklarasi dukungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrasi, Susilo Bambang Yudhoyono dipersiapkan untuk memberikan pidato dalam kapasitasnya sebagai ketua majelis tinggi partai. Namun SBY menolak untuk berpidato dan justru memilih menyanyikan lagu untuk Prabowo Subianto yang berjudul 'Kamu Ngga' Sendirian'. 

SBY pun berpesan agar Prabowo tetap semangat dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi Pilpres 2024.

Menanggapi nyanyian SBY, Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa dirinya tersanjung dan merasa dihormati. "Saya tersanjung, saya merasa dihormati, saya merasa didorong," jelas Prabowo.

Sementara itu menanggapi potensi kesempatan dirinya diusung sebagai bacawapres Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihak Demokrat memberikan hak penuh bagi Prabowo untuk menentukan pendampingnya.

AHY pun menambahkan bahwa Partai Demokrat paham posisi politiknya sebagai pendatang baru di Koalisi Indonesia Maju. Meski diskusi internal koalisi bersifat terbuka.

"Saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlalu jauh, kita berikan leluasa tentu kepada Pak Prabowo Subianto. Dan saya yakin Beliau juga akan menghormati aspirasi dan pandangan-pandangan dari kita semua, termasuk Partai Demokrat" ungkap AHY. 

Gerindra Sebut Duet Ganjar-Prabowo Agak Mustahil Terwujud

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, merespons isu duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dia menilai poros ini sulit terwujud.

Dia menjelaskan partainya sudah mengamanatkan kepada Prabowo untuk maju sebagai calon presiden. Sehingga, sangat sulit jika Prabowo bersanding dengan Ganjar karena keduanya dicalonkan sebagai capres.

"Jadi sangat rumit karena kami tidak mungkin mengusung Pak Prabowo sebagai cawapres, kecuali Mas Ganjar mau menjadi calon wakil presiden,” ujar Andre, Jakarta, Kamis, 21 September 2023.

Di samping itu, kedua kubu sudah memiliki koalisi. Partai Gerindra bersama Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Demokrat, Partai Garuda, dan Prima sudah bergabung untuk mengusung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024.

Sedangkan, PDIP sudah berkoalisi dengan PPP, Perindo, dan Hanura untuk mengusung Ganjar. Dengan kondisi ini, menurut dia, sulit untuk mengawinkan Prabowo dan Ganjar menjadi pasangan capres-cawapres.

"Jadi menurut saya sangat sulit dan rumit karena masing-masing sudah punya (koalisi) dan dicatat sebagai presiden, jadi agak sulit dan agak mustahil," ujar dia.

Dia menyampaikan sosok cawapres dari Prabowo masih berproses. Partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju akan bermusyawarah untuk menentukan pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

"Tunggu tanggal mainnya InsyaAllah sebelum pendaftaran akan ada namanya," ucap dia.

Dia membeberkan ada beberapa nama yang muncul untuk menjadi cawapres Prabowo. Mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gusdur), Yenny Wahid.

Menghindari Polarisasi Disintegratif