Video dan berita pemilu Terkini dan Terbaru Hari ini - metrotvnews.com

NEWSTICKER

Polemik Sistem Pemilu, Perludem: Ruang MK Hanya Beri Rambu-Rambu

Polemik Sistem Pemilu, Perludem: Ruang MK Hanya Beri Rambu-Rambu

Primetime News • 1 day ago • mk • pemilu

Sejumlah pihak menegaskan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menentukan sistem pemilu yang open legal policy atau sepenuhnya merupakan pilihan terbuka di tangan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, Mahkamah Konsitusi mempunyai ruang dalam menentukan sistem pemilu.

"Mahkamah Konsitusi punya ruang yaitu memberikan rambu-rambu di dalam melakukan pilihan sistem pemilu," kata Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat wawancara dalam program Primetime News Metro TV, Rabu (1/2/2023).

Menurut Titi, rambu-rambu yang diberikan oleh MK yang pertama proses dalam memilih sistem pemilu harus terbuka, transparan, akuntable, demokratis dengan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Kedua, pilihan atas sistem pemilu harus memperkuat kedaulatan rakyat dan memperkuat otoritas pemilih dan anggota partai sebagai pemilik kedaulatan partai. Ketiga, memastikan implikasi dari pilihan sistem pemilu secara teknis disimulasikan dengan baik dan konprehensif.

"Jadi rambu-rambu itu yang bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tidak pada memilih apakah tertutup atau terbuka," ujar Titi Anggraini.

Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menjelaskan bahwa yang dijaga oleh Mahkamah Konsitusi yakni konsitusionalitas.

Polemik Sistem Pemilu, MK Diminta Tidak Masuk Ranah Pembuat UU

Polemik Sistem Pemilu, MK Diminta Tidak Masuk Ranah Pembuat UU

Primetime News • 2 days ago • mk • pemilu

Mahkamah Konstitusi diminta untuk tidak memasuki ranah yang menjadi milik pembuat undang-undang yakni Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus berhati-hati dalam memutuskan uji materi tentang sistem Pemilu yang sudah dibuat dan disetujui oleh DPR dan Pemerintah.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengingatkan, sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan amanat dari undang-undang sistem Pemilu yang sudah ditetapkan dan disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah sejak 2017.

Undang-undang dasar 1945 telah mengatur secara kaku dimana ketentuan Pemilu yang wajib untuk dilaksanakan dan mana ketentuan yang bisa dilimpahkan kepada pembuat undang-undang. Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sudah ditetapkan di dalam undang-undang dasar.

Namun, ketentuan mengenai sistem pemilu merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. DPR sebagai pemberi keterangan telah menyatakan penolakannya terhadap sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup. Hal ini disampaikan pada sidang di MK pekan lalu.

Sidang Gugatan UU Pemilu, MK Perlu Keterangan Tambahan DPR & Pemerintah

Sidang Gugatan UU Pemilu, MK Perlu Keterangan Tambahan DPR & Pemerintah

Breaking News • 8 days ago • mk • pemilu

DPR dan Pemerintah telah memberikan keterangan dalam sidang pleno perkara nomor 114/PUU-XX/2022 mengenai uji materi UU Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi, Kamis (26/1/2023).

Namun, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut masih memerlukan penambahan keterangan terutama soal pasal yang diajukan agar bisa melihat secara komprehensif.

"Tolong kami diberi juga bantuan penjelasan kira-kira pasal yang diajukan permohonan oleh pemohon ini yaitu pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu itu berkaitan dengan pasal apa saja dalam konteks sistem pemilu," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra

Menurut Saldi, pasal yang diajukan tersebut tidak mandiri. Saldi meminta kepada DPR dan Pemerintah pasal-pasal yang diajukan tersebut terkoneksi dengan pasal apa saja dalam sistem pemilu baik sistem proporsional tertutup maupun terbuka.

"Sehingga nanti kami (MK) bisa dapat gambaran yang lebih komprehensif ini permohonan mau di potret seperti apa oleh Mahkamah Konstitusi," ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (4)

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (4)

Breaking News • 8 days ago • mk • pemilu

??Mahkamah Konsitusi (MK) menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023).

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah yang diwaliki oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, gugatan soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup diajukan oleh enam orang, yakni dua dari kader partai politik (parpol) dan empat perseorangan. Keenam orang tersebut adalah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono, anggota Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (3)

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (3)

Breaking News • 8 days ago • mk • pemilu

Mahkamah Konsitusi (MK) menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023).

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah yang diwaliki oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, gugatan soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup diajukan oleh enam orang, yakni dua dari kader partai politik (parpol) dan empat perseorangan. Keenam orang tersebut adalah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono, anggota Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (2)

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (2)

Breaking News • 8 days ago • mk • pemilu

Mahkamah Konsitusi (MK) menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023).

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah yang diwaliki oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, gugatan soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup diajukan oleh enam orang, yakni dua dari kader partai politik (parpol) dan empat perseorangan. Keenam orang tersebut adalah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono, anggota Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (1)

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (1)

Breaking News • 8 days ago • mk • pemilu

Mahkamah Konsitusi (MK) menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023).

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, pemerintah yang diwaliki oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, gugatan soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup diajukan oleh enam orang, yakni dua dari kader partai politik (parpol) dan empat perseorangan. Keenam orang tersebut adalah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono, anggota Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Golkar Tetapkan Target Tinggi Perolehan Kursi di Legislatif

Golkar Tetapkan Target Tinggi Perolehan Kursi di Legislatif

Metro Pagi Prime Time • 8 days ago • golkar • pemilu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi semangat dan target perolehan kursi legislatif di pusat dan daerah. Strategi pemenangan pemilu yang akan dijalankan Partai Golkar masih menjadi rahasia partai.

Berbagai strategi akan diupayakan, salah satunya merekrut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membantu strategi pemenangan partai. Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Jawa I di Jakarta.

Airlangga Hartarto menilai persiapan menghadapi pemilu yang tinggal satu tahun lagi perlu kesiapan dan strategi matang untuk mendudukkan anggotanya dalam kursi legislatif.

MK Gelar Sidang Uji Materi Sistem Proporsional Pemilu Hari Ini

MK Gelar Sidang Uji Materi Sistem Proporsional Pemilu Hari Ini

Headline News • 8 days ago • mk • pemilu

Mahkamah Konsitusi (MK) akan menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023). Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah dan KPU. Sidang akan digelar di ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung MK RI mulai pukul 10.00 WIB.

Sidang pleno tersebut berdasarkan ketetapan dari rapat permusyawaratan hakim pada perkara No. 114/PUU/XX/2022 perihal pengujian materil Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, DPR meminta kepada MK untuk sidang pengujian materil sistem proporsional Pemilu ini dilaksanakan secara tatap muka.

1.482 Anggota PPS di Purworejo Dilantik Jelang Pemilu 2024

1.482 Anggota PPS di Purworejo Dilantik Jelang Pemilu 2024

Metro Pagi Prime Time • 9 days ago • pemilu

KPU Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melantik 1.482 anggota Badan Adhoc Panitia Pemunggutan Suara (PPS) Pemilu 2024 untuk 494 desa dan kelurahan di Kabupaten Purworejo. KPU berpesan anggota PPS membentuk Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (Parlantih) untuk menyusun daftar pemilih dengan teliti dan adil.

KPU menjelaskan tugas pertama anggota PPS adalah membentuk petugas pemuktahiran daftar pemilih atau pantarlih untuk menyusun daftar pemilih mulai 26 Januari 2023.

PPS akan melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah mencocokan data yang sudah ada di KPU dan disesuaikan dengan data di lapangan terbaru.

Waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Purworejo berdekatan, maka kemungkinan anggota terlantik masa tugasnya bisa sampai dua tahun.

Manuver Kandidat Calon Presiden 2024 Manfaatkan Medsos Gaet Kaum Milenial

Manuver Kandidat Calon Presiden 2024 Manfaatkan Medsos Gaet Kaum Milenial

Metro Pagi Prime Time • 10 days ago • Pemilu

Seolah tidak mau kalah dengan Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Puan Maharani semakin rajin memamerkan kinerjanya di media sosial. Uniknya, bahasa yang digunakan Puan bukan bahasa baku melainkan bahasa-bahasa gaul ala anak muda kekinian.

Tidak hanya puan, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil justru sudah lebih dulu menjadikan media sosial menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet milenial.

Sejumlah tokoh yang aktif di media sosial ini mempunyai tren popularitas yang cukup tinggi. Dari hasil digital monitoring Cakra Data, jumlah percakapan masing-masing tokoh cukup tinggi selama tiga bulan ke belakang.

Manuver para kandidat capres tersebut di media sosial juga akan semakin gencar seraya mendekati tahun politik 2024. Karena popularitas mereka bisa jadi berbanding lurus dengan perolehan suara.

MK Tunda Sidang Gugatan Sistem Proporsional Terbuka

MK Tunda Sidang Gugatan Sistem Proporsional Terbuka

Primetime News • 17 days ago • pemilu

Mahkamah Kontitusi kembali menunda sidang lanjutan perkara uji materi udang-undang tentang pemilu soal penerapan sistem proporsional terbuka. Penundaan dilakukan karena adanya permintaan sidang digelar secara tatap muka.

Sidang lanjutan uji materi semula akan digelar secara daring dengan agenda pemeriksaan perkara dengan meminta keterangan DPR, presiden dan pihak KPU.

Namun sesaat setelah dibuka, persidangan langsung kembali ditutup karena alasan permintaan dari DPR yang menginginkan sidang digelar secara tatap muka.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman mengatakan pihaknya memutuskan untuk menggelar persidangan lanjutan pekan depan, Selasa (24/1/2023). Usman menambahkan bahwa sidang yang dilaksanakan pekan depan akan menjadi sidang tatap muka pertama setelah pandemi covid-19.

PBB Gugat Sistem Proporsional Terbuka ke MK

PBB Gugat Sistem Proporsional Terbuka ke MK

Metro Siang • 20 days ago • pemilu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. PBB menambah satu lagi partai yang mendukung sistem Pemilu proporsional tertutup selain PDIP.

Yusril Ihza Mahendra mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi bersama kuasa hukum membawa berkas gugatan, Jumat (13/1/2023). Partai Bulan Bintang mendukung sistem proposional tertutup karena sistem proporsional terbuka tidak adil bagi partai-partai yang tak punya modal besar.

Selain itu, menurut Yusril banyak partai yang memerkan calon legislatif yang berasal dari orang-orang terkenal seperti artis, pelawak, sehingga untuk kualitas di bidang politik dipertanyakan.

Bergabungnya PBB akan menutup kelemahan gugatan karena para pemohon gugatan sebelumnya tidak mewakili partai politik.

MK Uji Materi Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

MK Uji Materi Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Metro Pagi Prime Time • 20 days ago • pemilu

Gugatan terhadap sistem proporsional terbuka yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan polemik serta penolakan sejumlah partai politik karena dianggap mengembalikan Pemilu pada sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka yang memilih langsung calon legislatif ini dinilai telah sesuai dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat.

Mahkamah Konstitusi saat ini sedang melakukan uji materi Undang Undang Pemilu mengenai pasal sistem pemilu proporsional terbuka. Sejumlah pemohon menggugat Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Para penggugat menilai pasal tersebut dinilai inkonstitusional, sehingga meminta sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Namun dengan gugatan ini justru menimbulkan polemik serta penolakan dari sejumlah partai politik.

Sejumlah pakar juga menilai pemilihan secara proporsional terbuka sudah memenuhi azas demokrasi dimana para pemilih dapat memilih langsung calon legislatif. Sidang lanjutan materi undang undang pemilu akan dilanjutkan 17 Januari 2023. MK masih akan mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden serta KPU.

Demokrat Tanggapi Alasan PBB Dukung Sistem Proporsional Tertutup: Itu Tidak Relevan

Demokrat Tanggapi Alasan PBB Dukung Sistem Proporsional Tertutup: Itu Tidak Relevan

Metro Pagi Prime Time • 22 days ago • pemilu

Partai Bulan Bintang sebagai partai non perlemen yang mendukung sistem proporsional tertutup. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan PBB memilih sistem proporsional tertutup agar orang-orang yang duduk di parlemen kompeten dan bukan hanya sekedar mempunyai modal.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai jika memilih orang-orang yang berkompeten di DPR diukur dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup itu tidak relevan.

"Kalo bagi kami sistem proporsional terbuka maupun tertutup sebenarnya kurang relevan kalau masalah di dalam DPR itu orang-orang yang lebih punya kompetensi," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam tayangan Metro Pagi Primetime Metro Tv, Kamis (12/1/2023).

Menurut Herzaky, sistem pemilu proporsional tertutup justru lebih berbahaya karena kendali sepenuhnya ada di partai politik. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat bisa memilih langsung wakil rakyatnya dengan jelas dan terbuka.

"Justru sistem proporsional terbuka ini, masyarakat bisa memilih langsung wakil rakyatnya. Jadi kendali itu tidak sepenuhnya di tangan partai politik. Yang berbahaya ini kalau kendali sepenuhnya di tangan partai politik, nanti ujung-ujungnya yang punya kedekatan saja dengan pimpinan yang menjadi utama," ujar Herzaky

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Paramadina, Khairul Umam menilai posisi Partai Bulan Bintang tidak selaras dengan partai-partai di parlemen dan masyarakat.

"Ini bukan hanya terkait dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup, tetapi juga ketika menyikapi Perppu Ciptaker. Sehingga memiliki interpretasi yang sangat berbeda," Guru Besar Ilmu Politik Universitas Paramadina, Khairul Umam

Namun, Umam mengatakan PBB sah-sah saja menyatakan mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

"Jadi saya pikir, apa yang disampaikan PBB adalah sebuah ekspresi kebebasan di dalam konteks berdemokrasi, meskipun secara impact politiknya relatif minim untuk ke depannya," ujar Khairul Umam

PBB Dukung Proporsional Tertutup, Ini Alasannya

PBB Dukung Proporsional Tertutup, Ini Alasannya

Metro Pagi Prime Time • 22 days ago • pemilu

Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan mendukung sistem proprosional tertutup. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan PBB memilih sistem proporsional tertutup agar orang-orang yang duduk di parlemen benar-benar wakil rakyat dan bukan hanya sekedar mempunyai modal.

Ia menyatakan PBB akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

"PBB akan maju sebagai pihak terkait ke MK dalam waktu kurang lebih besok mengirim surat ke MK," ujar Yusril di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, (11/1/2023).

Yusril menyebut alasannya mau mengajukan diri sebagai pihak terkait, karena khawatir penggugat tidak memiliki legal standing. Para penggugat UU Pemilu tersebut terdiri dari 6 orang, sementara menurut Pasal 22 UUD 1945, pemilihan legislatif diikuti partai politik.

Yusril menerangkan penggunaan sistem proposional tertutup jauh lebih bermanfaat daripada sistem proposional terbuka. Sebab jika tertutup, Yusril menyebut masyarakat akan memiliki anggota DPR RI yang lebih baik dari sekarang, karena siapapun bisa menjadi anggota DPR meskipun tak punya uang banyak.

Bawaslu Identifikasi 3.189 Lokasi Sulit Bagi Pemilih Mencoblos di Pemilu 2024

Bawaslu Identifikasi 3.189 Lokasi Sulit Bagi Pemilih Mencoblos di Pemilu 2024

The Election Channel • 23 days ago • Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengidentifikasi sebanyak 3.189 potensi lokasi khusus di 37 provinsi yang dinilai membuat pemilih sulit menggunakan hak pilihnya. Data tersebut diterbitkan dalam rangka pencegahan pelanggaran serta mitigasi kerawanan pada awal tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Pemilih di lokasi khusus merupakan pemilih yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal ini berangkat dari ketentuan Pasal 178 PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Sehingga KPU kabupaten dan kota menyusun daftar pemilih di lokasi khusus.

Dari jumlah tersebut, pesantren dan kawasan pendidikan yang terbanyak yakni 1.486 lokasi, rumah sakit atau puskesmas sebanyak 494 lokasi, perusahaan tambang hingga perkebunan 548 lokasi, panti sosial 548 lokasi dan lembaga pemasyarakatan 170 lokasi.

Bawaslu meminta KPU agar penentuan lokasi khusus ini dapat jadi perhatian dalam proses pencocokan dan penelitian. Bawaslu juga mengimbau agar KPU melakukan sosialisasi dan pencermatan kembali terhadap kriteria lokasi khusus.

Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Merugikan Parpol Baru

Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Merugikan Parpol Baru

Headline News • 1 month ago • politik • pemilu

Pemilu sistem proporsional tertutup yang diwacanakan oleh KPU dinilai merugikan partai politik baru peserta Pemilu 2024. Keterbatasan dari sistem ini membuat partai baru tidak bisa menggunakan kekuatan dari figur calon yang diusung untuk mendongkrak popularitas partai.

"Kalau partai-partai baru yang kategorinya menengah kecil biasanya lebih prefer untuk menggunakan sistem proporsional terbuka. Karena mereka bisa mencalonkan orang-orang yang populer yang bisa mengenalkan partainya dengan cara yang lebih mudah," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

Sebelumnya, komentar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari soal kemungkinan proposional tertutup pada Pemilu 2024 mendapat kritik dari politisi dan pengamat.

Sistem proporsional tertutup pernah diberlakukan di Indonesia sebelum Pemilu 2004. Dengan sistem ini, nantinya masyarakat hanya memilih partai politik yang berkontestasi dalam pemilu tanpa mengetahui siapa anggota legislatif yang akan mengisi kursi parlemen.

Bawaslu: Politik Uang Masih Jadi Ancaman di Pemilu 2024

Bawaslu: Politik Uang Masih Jadi Ancaman di Pemilu 2024

Headline News • 1 month ago • politik • pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa pelanggaran seperti politik uang hingga netralitas ASN diprediksi masih menjadi jadi ancaman dalam Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, potensi kemunculan permasalahan saat pemilu 2024 masih akan sama. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan tentang regulasi pemilu 2024 yang signifikan.

Diketahui, Pemilu 2024 masih menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan sedikit perubahan yang mengakomodir pembentukan lembaga pengawas pemilu di DOB Papua dan penegasan ketentuan waktu dan metode kampanye.

Menurut Puadi, pelanggaran pemilu seperti hoaks hingga politik identitas berbau SARA, politik uang dan netralitas ASN masih menjadi potret penyimpangan pemilu yang akan berpotensi ditemukan ke depan. Bawaslu memastikan bersikap aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024.

Pengamat: Ketua KPU Seperti Mempromosikan Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

Pengamat: Ketua KPU Seperti Mempromosikan Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago • politik • pemilu

Pemilu 2024 berpeluang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh KPU soal sistem proporsional tertutup ini lebih menuju ke mempromosikan.

"Apalagi redaksi dari penyampaiannya itu lebih bertensi untuk mempromosikan sistem proporsional tertutup ini dibandingkan dengan proporsional terbuka," kata Pengamat Politik, Ray Rangkuti dalam tayangan Metro Pagi Primetime Metro Tv, Sabtu (31/12/2022).

Ia menjelaskan, oleh karena itu sudah sepatutnya jika banyak masyarakat yang mengkritik pernyataan dari Ketua KPU.

"Tentu kita layak mengkritik dan berharap kepada ketua KPU tidak lagi mencoba membincangkan masalah yang sedemikian sensitif di tengah masyarakat ini," tambah Ray

Ini Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

Ini Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

Infographic • 1 month ago • politik • pemilu

Pemilu 2024 berpeluang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau rakyat mencoblos partai bukan calon legislatif. Sistem proporsional tertutup pernah diberlakukan di indonesia sebelum pemilu 2004.

Dengan sistem ini, nantinya masyarakat hanya memilih partai politik yang berkontestasi dalam pemilu tanpa mengetahui siapa anggota legislatif yang akan mengisi kursi parlemen. Hal ini dinilai kurang demokratis karena calon legislatif tidak langsung dipilih oleh rakyat.

Berikut perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup:

- Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memiih langsung wakil-wakil legislatifnya.

- Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja.

Jelang Pemilu 2024, PPP Gelar Latihan Kepemimpinan Kader Dasar di DIY

Jelang Pemilu 2024, PPP Gelar Latihan Kepemimpinan Kader Dasar di DIY

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago • politik • pemilu

DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) yang diikuti jajaran badan otonom dan satgas untuk menyiapkan kader yang semakin solid jelang Pemilu 2024.

LKKD ini dibuka secara resmi oleh PLT Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini diperuntukkan agar para badan otonom siap menghadapi Pemilu 2024.

Nantinya, badan otonom akan menjadi ujung tombak dan berperan aktif mensosialisasikan program kerja PPP. Latihan bela diri menjadi salah satu menu dalam latihan kepemimpinan yang ditujukan untuk membentuk karakter dan digunakan untuk hal yang positif.

Diisukan Gabung PPP, Sandiaga Uno Dianggap Tidak Berkontribusi untuk Gerindra

Diisukan Gabung PPP, Sandiaga Uno Dianggap Tidak Berkontribusi untuk Gerindra

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago • politik • pemilu

Isu kepindahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dari Gerindra ke PPP, gencar seiring keseriusannya untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu Politisi Gerindra Arief Poyuono menilai, Sandiaga memang sebaiknya pindah karena tidak memberikan kontribusi untuk Partai Gerindra.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan soal dinamika politik termasuk isu kepindahannya dari Partai Gerindra ke PPP. Sandi juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh PPP. Namun, ia ingin fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai menteri.

Poyuono mengatakan, gaya politik Sandiaga Uno yang seperti ulat keket memang sebaiknya harus pindah karena akan merusak Partai Gerindra jika tidak keluar.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan, hengkangnya Sandi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap Partai Gerindra.

Saan Mustopa: Pemilu Proporsional Tertutup adalah Kemunduran Demokrasi

Saan Mustopa: Pemilu Proporsional Tertutup adalah Kemunduran Demokrasi

Headline News • 1 month ago • Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menilai, wacana kembalinya sistem pemilu proporsional tertutup yang digaungkan oleh Ketua KPU, Hasyim Asyari adalah terlalu melampaui batas wewenang.

Saan menilai hal itu menghilangkan hak rakyat dan bertentangan dengan undang-undang pemilu yang sebelumnya telah diuji mahkamah konstitusi. Menurut Saan, jika pemilu proporsional tertutup tersebut diterapkan maka menjadi kemunduran dalam demokrasi.

"KPU sudah melampaui batas wewenangnya, terutama ketua KPUnya saudara Hasyim Asyari," kata Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa

MoU dengan KPU, Kapolri Imbau Masyarakat dan Parpol Hindari Polarisasi Pemilu 2024

MoU dengan KPU, Kapolri Imbau Masyarakat dan Parpol Hindari Polarisasi Pemilu 2024

Headline News • 1 month ago • Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau semua elemen masyarakat dan partai politik agar menghindari praktik polarisasi di Pemilu 2024. Pengalaman pada Pemilu 2019 yang memuncukan polarisasi menjadi pelajaran, sehingga diharapkan polarisasi tidak kembali terjadi di pemilu 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dan Ketua KPU usai penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga negara (MoU) di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Ketua KPU Hasyim Asyari menyebutkan, situasi Pemilu 2024 sangat berbeda dengan Pemilu 2019 lalu karena bersamaan dengan Pilkada.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa pemilu 2024 mendatang menjadi pemilu yang lebih baik dibanding pemilu sebelumnya yakni pesta demokrasi yang terhindar dari praktik-praktik polarisasi.

Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu di Jakarta

Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu di Jakarta

Metro Malam • 1 month ago • pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu se-Indonesia di Jakarta, Selasa (20/12/2022) lalu. Perempuan Pengawas Pemilu diharapkan mampu membuka akses partisipasi perempuan, tidak hanya dalam pelaksanaan pemilu tapi juga pada lini lainnya.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Atang mengatakan, MPR tengah memperjuangkan agar pemenuhan kuota 30% keterlibatan perempuan di kancah perpolitikan bisa terealisasi.

Selain itu, Perempuan Pengawas Pemilu diharapkan mampu membuka akses partisipasi perempuan, tidak hanya dalam pelaksanaan pemilu, tapi juga pada lini lainnya. Ia menegaskan butuh upaya sinergis kaum perempuan yang progressif untuk mendongkrak partisipasi perempuan dalam pengawasan Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam Pemilu 2024. Peranan perempuan tak dapat dipisahkan dalam pesta demokrasi.

Rekam jejak Perempuan Pengawas Pemilu menjadi bukti bahwa Srikandi Bawaslu menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab sebagai pelaksana pemilu.

Bawaslu Maros Gelar Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu

Bawaslu Maros Gelar Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu

Headline News • 4 months ago • pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di level kabupaten/kota bergerak menindak lanjuti pengawasan netralitas ASN yang merupakan salah satu fokus Bawaslu RI. Bawaslu Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.

Bawaslu Maros menyampaikan pentingnya netralitas ASN mengingat, Pilkada 2020 lalu terdapat 18 kasus pelanggaran yang dilakukan ASN. Pelanggaran di kalangan ASN didominasi aktivitas ikut berkampanye di media sosial.

Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Laode Arumahi mengatakan, Bawaslu memiliki peran mencegah mengawasi dan menindak jika terbukti ASN melanggar netralitas.

"Kita lakukan pencegahan, kita lakukan pengawasan dan penindakan, kalau kita sudah cegah dan masih ditemukan pelanggaran ya kita lakukan penindakan," ujar Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Laode Arumahi.

Bupati Maros Chaidir Syam ikut mendukung pengawasan netralitas ASN pada pemilu dan dirinya berharap kedepannya para ASN ini lebih menunjukan kenetralannya karena ada norma-norma hukum yang berlaku di ASN.

KPU Tutup Masa Perbaikan Administrasi Parpol

KPU Tutup Masa Perbaikan Administrasi Parpol

The Election Channel • 4 months ago • pemilu

Perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran parpol ke KPU memasuki hari terakhir. KPU memberikan waktu sampai dengan Rabu (28/9/2022) pukul 23.59 WIB. Dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran partai politik merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi administrasi pada 14 September 2022 lalu.

Demi Menang Satu Putaran, Dua Calon Presiden Brasil Gencarkan Kampanye

Demi Menang Satu Putaran, Dua Calon Presiden Brasil Gencarkan Kampanye

Metro Siang • 4 months ago • pemilu

Dua kandidat utama yang bersaing untuk menjadi Presiden Brasil lebih menggencarkan kampanye mereka. Mereka berharap mendapatkan dukungan yang cukup untuk menang langsung dalam putaran pertama dalam pemungutan suara pada 2 Oktober mendatang dan menghindari putaran kedua pada akhir bulan untuk menentukan pemenang akhir.

Petahana, Presiden Jair Bolsonaro menghabiskan masa kampanyenya di Campinas, sementara saingannya Luiz Inacio Lula Da Silva berkumpul dengan para pendukung di kota tetangga Sao Paulo, Sabtu (24/9/2022). Bolsonaro bersama iring-iringan mobil khasnya dengan para pendukung, berparade melintasi kota. Dalam pidatonya Bolsonaro mengklaim jika militer berada di pihaknya.

Sementara Da Silva menegaskan kepada para pendukungnya di lingkungan kelas pekerja Sao Paulo di Itaquera, Sabtu (24/9/2022) malam, jika Da Silva akan mencabut semua Dekrit Bolsonaro. Dekrit ini sebelumnya diklasifikasikan sebagai beberapa catatan yang akan tetap dirahasiakan selama 100 tahun.

Sebut Indikasi Pemilu 2024 Curang, SBY Siap 'Turun Gunung'

Sebut Indikasi Pemilu 2024 Curang, SBY Siap 'Turun Gunung'

Metro Hari Ini • 5 months ago • pemilu

Beredar sebuah video pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY ini beredar dalam sebuah TikTok @pdemokrat.sumut.

Alasan pernyataan tersebut karena SBY menganggap dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda Pemilu 2024 mendatang tidak jujur dan adil.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.

Menanggapi pernyataan SBY tersebut, Anggota KPU Idam Kholik mengatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu yang partisipatif dan mengedepankan prinsip demokratis yang diatur dalam undang-undang Pemilu.

NEXT