Menkeu: Ekonomi Syariah Jadi Keunggulan Indonesia

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Syariah tak Bisa Maju Tanpa Pendalaman Keuangan

Kemenkeu: Penerimaan Pajak Tembus Rp688 Triliun per April 2023

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp688,5 triliun atau setara dengan 40% target APBN yang sebesar Rp1.718 Triliun hingga akhir April 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hingga akhir April penerimaan pajak tumbuh 21,3% secara tahunan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada April 2022 sebesar Rp567,3 triliun.

Ia menjelaskan, pertumbuhan pajak didorong oleh solidnya pertumbuhan ekonomi domestik dan harga komoditas yang masih tinggi. Selain itu, penerimaan pajak juga didukung oleh implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP).

Meski penerimaan pajak terlihat agresif, sumber penerimaan pajak mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak pada April 2022 naik hingga 51,4% secara tahunan.

Sri Mulyani Bahas Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat di Forum G7

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rangkaian dialog bersama negara mitra G7 di Niigata, Jepang untuk membahas upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah pertemuan antara Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Negara Mitra G7 pada 11-12 Mei 2023.

Sri Mulyani mengatakan, negara berkembang masih mengalami risiko dampak luka memar (scarring effect) sebagai dampak pandemi, tensi geopolitik yang terus menguat, dan efek rambatan dari kebijakan pengetatan moneter di berbagai negara. 

Di sisi lain, pendanaan berbiaya tinggi (high-cost financing) juga menjadi salah satu tantangan berat negara berkembang. Dengan demikian, penguatan kerja sama internasional, termasuk peran bank pembangunan multilateral dalam mendukung prioritas pembangunan di negara-negara berkembang sangat diperlukan. 

Sementara itu, pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur juga perlu mendapat dukungan dari negara maju, di mana pendanaan infrastruktur yang terjangkau akan sangat membantu negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga akan terus meningkatkan upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan inklusif dengan memberantas kemiskinan ekstrem dan mengurangi gizi buruk (stunting).

Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga di Tengah Gejolak Pasar Global

Sri Mulyani Pastikan 186 Surat yang Dikirim PPATK Sudah Ditindaklanjuti

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pihaknya telah menindaklanjuti semua laporan hasil analisis PPATK tentang tindakan administrasi terhadap pegawai atau ASN yang terbukti terlibat. Hasilnya sebanyak 193 pegawai mendapat sanksi disiplin untuk periode 2009-2023. 

"Kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme UU No.5 Tahun 2014 dan PP No.94 Tahun 2021. Terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administrastif terhadap pegawai yang bersangkutan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai. Ini periode 2009-2023," ujar Sri Mulyani, Selasa (11/4/2023).

Komisi III DPR Minta Satgas Transparan Usut Transaksi Rp349 Triliun

Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto meminta satgas memberi penjelasan kepada masyarakat terkait transaksi janggal Rp349 triliun. Hal itu disampaikannya secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani hari ini, Selasa (11/4/2023).

Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa nominal transaksi janggal yang selama ini diperdebatkan, belum dibahas secara jelas dengan gamblang seputar perbedaan-perbedaan transaksinya.

"Rp349 transaksinya, namun pajaknya berapa. Potensi negara yang dimasukkan itu berapa. Ini ada atau tidak," kata Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto.

Menurut Wihadi, transaksi janggal Rp349 triliun ini belum terindikasi secara keseluruhan pelanggaran hukum. Bahkan, Ia menilai Sri Mulyani sebenarnya sudah menjawab semua persoalan yang diperdebatkan soal transaksi janggal ini.

"Jangan kita bicara, transaksinya orang ke orang ini dianggap transaksi yang sudah merupakan pelanggaran hukum," tambahnya.

Rapat ini dihadiri Ketua Komite TPPU, Menteri Keuangan Sri Mulyani, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Selain itu, rapat ini juga merupakan rapat lanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan antara Komisi III DPR dengan Mahfud MD sejak 29 Maret 2023.

Di Hadapan DPR, Sri Mulyani Beberkan Transaksi Janggal Rp349 T

Komisi III DPR kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Selasa (11/4/2023). 

Rapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Ketua Komite TPPU Mahfud MD, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terlihat hadir dalam rapat.

Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan antara Komisi III DPR dengan Mahfud MD pada 29 Maret 2023. Pada pertemuan tersebut, Mahfud dicecar habis-habisan oleh Komisi III DPR soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun.

Uraian Data Rp349 T Komite TPPU dan Kemenkeu Beda, Taufik Basari: Pakai yang Mana Nih?

Anggota Komisi III fraksi NasDem Taufik Basari menyoroti uraian data transaksi Rp349 triliun Komite TPPU dan Kementerian Keuangan yang berbeda. Ia merasa bingung dengan selisih angka di tabel keduanya. Sebab, menurutnya, selisih angka itu cukup jauh. 

"Mungkin komite bisa disandingkan dulu nih mana yang dipakai?" kata Taufik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Selasa (11/4/2023).

Komite TPPU dan Sri Mulyani sama-sama menampilkan tabel penjelasan transaksi Rp349 triliun. Mereka membagi perincian transaksi Rp349 triliun itu ke dalam tiga kategori. 

Kategori pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. Kategori kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Terakhir, transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan kewenangan. 

Pada kategori pertama dalam tabel Komite TPPU dan Kemenkeu ada selisih angka Rp431 miliar. Menurut Taufik, perbedaan jumlah itu perlu diklarifikasi. Penjelasan transaksi Rp349 triliun di kategori kedua yang ditampilkan Komite TPPU dan Kemenkeu juga berbeda. Data Komite TPPU Rp53 triliun, sedangkan data Kemenkeu Rp47 triliun. 

"Ada perbedaan Rp6,8 T, besar," tuturnya. 

Taufik juga melihat perbedaan angka di kategori ketiga. Ia meminta Komite TPPU dan Kemenkeu menjelasakan perbedaan itu agar data yang benar dapat ditindaklanjuti. 

"Nilai mana yang dipakai di kiri apa di kanan ketika kita mau menindaklanjuti proses kasus ini?" tanyanya. 

Mahfud MD & Sri Mulyani akan Bentuk Satgas Telusuri Transaksi Janggal Rp349 T

Soal Transaksi Janggal Rp349 T, Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Perbedaan Data dengan Sri Mulyani

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini disampaikan Mahfud setelah rapat bersama Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Senin, (10/4/2023).

“Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan Menkopolhukam sebagai ketua Komite di Komisi III DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi XI DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat atau uang keluar masuk,” jelas Mahfud di kantor PPATK, Senin (10/4/2023).

Mahfud menuturkan Kemenkopolhukam mencantumkan semua LHA dan LHP yang melibatkan pegawai Kemenkeu. Mahfud juga menyebut LHA dan LHP yang dikirimkan ke Kemenkopulhukam maupun yang dikirim ke Aparat Penegak Hukum (APH) bersangkutan dengan pegawai Kemenkeu.

Mahfud MD Sebut Datanya Sama dengan Menkeu soal Transaksi Janggal Rp349 T

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, data soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang disebutkannya dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi III DPR pada 29 Maret lalu sama dengan data yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam keterangan pers, Senin (10/4/2023).

Menurut Mahfud, data tersebut sama dengan yang disebutkan Sri Mulyani kepada Komisi IX DPR karena sumber data yang digunakan pun sama, yakni data agregat.

"Apa yang disebut Menkopolhukan kepada Komisi III DPR soal transaksi janggal Rp 349 triliun sama dengan apa yang disebutkan Menkeu kepada Komisi IX DPR," kata Mahfud MD.

"Hal itu karena sumber data yang digunakan sama yakni data agregat," imbuhnya.

Mahfud menyebut, laporan hasil analisis (LHA) PPATK Tahun 2009-2023 terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya.

Mahfud menambahkan, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memutuskan untuk membentuk tim gabungan (Satgas) guna menindaklanjuti transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komite TPPU akan melakukan case building dengan memprioritaskan LPH yang bernilai paling besar, yakni Rp189,27 triliun. Nilai itu didapatkan dari transaksi janggal di Bea Cukai.

Sri Mulyani Lakukan Pengawasan Mendadak di Lingkungan Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pengawasan mendadak di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, ia juga turut mengivestigasi dan melakukan operasi siber pungli bersama KPK. 

"Sebanyak 970 kantor pelayanan di seluruh Indonesia, menerapkan manejemen resiko dan bila dibutuhkan menjatuhkan disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran," kata Sri Mulyani, Jakarta, Senin (27/3/2023). 

Menkeu Sri Mulyani mengaku melakukan pengawasan di dua Direktorat Jenderal (Ditjen) yakni Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Ia melakukan pemantauan disiplin dan kode etik, serta melakukan percepatan dan penajaman dari sisi profiling pegawai.

"Peranan dan tanggung jawab dari kepala kantor menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani. 

Sebelumnya, rapat kerja (raker) antara Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Dalam raker tersebut juga dibahas laporan PPATK soal transaksi Rp349 triliun di Kemenkeu sejak 12 tahun terakhir.

Tangan Besi Sri Mulyani (6)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Tangan Besi Sri Mulyani (5)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Tangan Besi Sri Mulyani (4)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Tangan Besi Sri Mulyani (3)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Tangan Besi Sri Mulyani (2)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Tangan Besi Sri Mulyani (1)

Kick Andy Double Check kali ini akan mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan menjadi pembicaraan masyarakat seputar polemik dan kontroversi pernyataan-pernyataannya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Adapun isu-isu soal pencopotan pegawai pajak yang anaknya melakukan penganiayaan, soal pegawai Kemenkeu yang belum lapor harta, serta isu-isu lainnya.

Dapatkah Sri Mulyani menerjang segala kasus itu? Kira-kira strategi apa lagi yang akan dilakukannya?

Jokowi Minta Menteri Awasi Anak Buahnya, Sri Mulyani: Iya Kita Perbaiki

Menteri Keuangan menjawab perintah Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya menertibkan perilaku pejabat negara yang suka pamer kekayaan, Kamis (2/3/2023). Sri Mulyani menyatakan siap dan segera memperbaikinya.  
 
“Ya, kita perbaiki sesuai arahan pak presiden,” ucap Sri Mulyani.
 
Sebelumnya, Jokowi meminta para menteri untuk menertibkan jajarannya yang suka pamer kekayaan, dan bergaya hedon di media sosial. Jokowi menyebut, aksi pamer semacam itu tidak pantas dipertontonkan kepada masyarakat.

Jokowi juga memahami betapa kecewanya masyarakat terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. 

Dalam sidang itu juga, Jokowi mengingatkan bahwa inti dari program reformasi birokrasi adalah masyarakt terlayani dengan baik. Sehingga, ia berharap para menteri dan aparat memberikan pelayanan yang semestinya, tidak pamer kekayaan.

Sri Mulyani Akui Kepercayaan Masyarakat ke Kemenkeu Turun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sangat kecewa dan sakit hati terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak, Mario Dandy. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan tergerus akibat kasus tersebut. 

"Saat ini terjadi erosi kepercayaan kepada kita. Kita merasa kecewa pasti, marah juga. Dikhianati jelas. Saya haqqul yakin mayoritas Anda semuanya adalah pekerka yang betul dedikasinya tinggi," jelas Sri Mulyani. 

Sri Mulyani percaya mayoritas dari pegawai Kemenkeu, termasuk jajaran pajak, adalah mereka yang bekerja sangat baik, benar, lurus, dan jujur. Ia mengaku pihaknya terus fokus menjalankan tugas, memperbaiki cara kerja, melayani masyarakat, dan mendengar masukan mereka untuk perbaikan.

Menkeu & Menteri PUPR Tinjau Proyek Tol Solo-Yogyakarta

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Karanganyar, Jawa Tengah. Sri Mulyani berharap, realisasi proyek strategis nasional dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Mestinya bisa tumbuh 6%. Kita berharap sesudah seluruh jalan tol ini terkoneksi, masyarakat bisa mobile dan jalur ekonominya menjadi lancar," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut selain jalan tol, proyek strategis nasional yang telah direalisasikan di Provinsi Jateng, antara lain bendungan, irigasi, jalur kereta api hingga pelabuhan. Ia juga berharap proyek strategis nasional yang ada di Jateng bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bisa menyentuh angka 6%.
 
Menanggapi hal itu, Ganjar Pranowo menyebut akan menggenjot target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, terutama setelah proyek Tol Solo-Yogyakarta selesai dan bisa dilintasi masyarakat.

Sri Mulyani & Gus Yaqut Jenguk David Korban Penganiayaan Anak Pejabat Pajak

Menteri Agama Yaqut Choil Qoumas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk Cristalino David Ozora korban penganiayaan yang tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan, Sabtu (25/2/2023). 

Sri Mulyani dan Gus Yaqut menjenguk David Latumahina, putra salah seorang pengurus GP Ansor yang dirawat di rumah sakit karena dianiaya. Sri Mulyani mengaku pedih dan remuk hati melihat kondisi David akibat penganiayaan yang kejam.

David dianiaya hingga koma oleh Mario Dandy Satrio beberapa waktu lalu. Diketahui, Mario Dandy adalah putra dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.

Sri Mulyani Kecam Penganiayaan yang Dilakukan Anak Pejabat Pajak

Berita mengenai anak pejabat pajak menganiaya pemuda hingga koma ditanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak ataupun keluarga jajaran Kemenkeu.

Respons itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun instagram pribadinya. Ia juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan keluarga jajaran Kemenkeu. Menurutnya, gaya hidup mewah merusak kepercayaan publik terhadap integritas Kemenkeu. 

Sri Mulyani Ajari Siswa SD Tentang Pentingnya Pajak

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mendatangi SDN Kenari 1, Jakarta Pusat pada Senin pagi (4/11/2019). Kedatangan Sri Mulyani untuk mengajari siswa SD mengenai pentingnya membayar pajak. Sri Mulyani berharap kelak siswa SD dapat taat membayar pajak demi pembangunan negara.

Menkeu Akan Suntik Dana ke BPJS Kesehatan Rp13,56 Triliun

BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit mencapai Rp32,4 triliun hingga akhir tahun 2019. Untuk menambal defisit ini, Menteri Keuangan akan menyuntikkan dana sebesar Rp13,56 triliun. 

Kemenkeu Uji Sidang Skripsi Mahasiswa FEB UI

Ada yang berbeda dari sidang skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI). Para mahasiswa ini diuji oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga masih mengajar sebagai dosen di kampus tersebut. 

Menkeu Ingatkan Manfaat Pajak Bagi Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak khawatir dengan ajakan tidak membayar pajak yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyouno jika pasangan Prabowo-Sandi kalah. Menkeu mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani: Petugas KPPS yang Meninggal akan Dapat Santunan

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan santunan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Sri Mulyani tidak menyebutkan besaran santunan yang akan diberikan kepada keluarga. Sebab ia akan menghitung terlebih dulu berapa besar kebutuhannya baru akan di putuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.