Pemprov DKI Bentuk Satgas Penanganan Risiko Bencana Gempa Bumi

Pemprov DKI Gandeng Polda Metro Jaya Sterilisasi Jalur TransJakarta

Legislator PDIP Bantah Beking Pemilik Ruko Ilegal di Pluit

Jelang Hari Lahir Pancasila, Pemprov DKI Jakarta Bersihkan Kawasan Monas

Pemprov DKI Targetkan Vaksin PMK Hewan 2023 Sebanyak 5.310 Dosis

123 Orang Terinfeksi Covid-19 di Jakarta

Pengusaha di Pluit Demo Usai Ruko Miliknya Digusur Pemprov DKI

Petugas gabungan melakukan penggusuran ruko liar di Pluit, Jakarta Utara, Rabu (24/5/2023). Para pemilik ruko merasa tidak terima dan melakukan protes ke petugas lingkungan setempat.

Pemilik ruko dan karyawan menggelar unjuk rasa ke pengurus lingkungan warga usai bangunannya digusur paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Mereka menyebut, bangunan itu digusur lantaran pengurus Ketua RT setempat.

Faktanya, bangunan itu berdiri diatas saluran air dan menyerobot bahu jalan. Mendapati hal itu, petugas gabungan lantas membongkar bangunan itu menggunakan alat berat. 

Sebelumnya, pihak Pemprov DKI telah memberikan tengat waktu empat hari agar pemilik ruko melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun hal itu tidak digubris oleh pemilik dan karyawan di lokasi tersebut.

Buntut Flexing Gaji di Twitter, ASN Dinkes Ngabila Akan Dipanggil Inspektorat

Ngabila Salama telah menyesali perbutannya dan menyampaikan permohonan maaf.

Simak Syarat dan Cara Dapat Tiket Gratis ke Ancol Spesial HUT Jakarta

Dalam rangka HUT ke-496 DKI Jakarta, Ancol kembali memberlakukan tiket gratis. Program tiket gratis masuk Ancol ini berlaku mulai 21 Mei-22 Juni 2023. 

Pengunjung yang ingin menikmati program gratis ini cukup dengan mengakses www.ancol.com lalu mendaftarkan akun bagi yang belum memiliki akun, atau log in bagi yang sudah memiliki akun.

Kemudian pilih beli tiket lalu pilih Ancol reguler, lalu klik pada banner Gratis Sebulan Ke Ancol, pilih tanggal kunjungannya dan ikuti prosesnya hingga selesai.

Pengunjung juga diharuskan melakukan reservasi pada H-1 kedatangan. Jangan lupa juga untuk membeli tiket kendaraan bila berencana datang menggunakan kendaraan pribadi. Tiket akan segera masuk ke email yang telah didaftarkan. 

Heru Budi Ingatkan SE Larangan Flexing Usai ASN Dinkes DKI Pamer Gaji Rp34 Juta/Bulan

Dishub DKI Gencarkan Penertiban Parkir Liar

Heru Budi Dapat Catatan Soal Macet dan Pelayanan Publik dari Kemendagri

Pemprov DKI Koordinasi dengan Daerah Mitra Guna Persiapkan Jakarta Jadi Kota Bisnis

Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Gubernur DKI Heru Budi

Jokowi telah menitipkan tiga isu prioritas kepada Heru dalam menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur DKI

Pj Gubernur Jakarta: Wacana Pembagian Jam Masuk Kantor Sedang Dikaji Dishub

Wacana soal pembagian jam masuk kantor di wilayah DKI Jakarta semakin ramai diperbincangkan. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan wacana itu sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan.

"Rencana pembagian jam kerja lagi dibahas oleh Dishub," uca Heru Budi Hartono.

Pemprov DKI Jakarta memiliki konsep pembagian jam masuk kerja di wilayahnya untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Jika terealisasi, karyawan akan masuk kantor pada pukul 08.00 dan 10.00 WIB.

Namun, konsep yang sedang digodog oleh Pemprov itu menuai sejumlah tanggapan, salah satunya dari pengamat Tata Kota. Ia mengatakan, cara yang lebih efektif ialah mengubah jumlah hari masuk kantor, yakni 50% WFO dan 50% WFH.

Kendati demikian, masyarakat justru mendukung konsep yang diusung oleh Pemprov. Menurut masyarakat, langkah itu ampuh untuk mengurangi volume kendaraan yang melintas pada waktu yang bersamaan.

Masyarakat mengaku cukup kelimpungan ketika melewati wilayah DKI Jakarta pada pagi hari. Pasalnya, mereka harus menyiapkan waktu lebih dari biasanya untuk menghindari telat sampai di tempatnya bekerja. Sehingga, masyarakat berpendapat, wacana itu bisa segera terealisasi.

Pelaku Pembuang Tinja Sembarangan Terancam Dipenjara

RUU Kekhususan Jakarta Diharapkan Mampu Mengakomodasi Kesejahteraan Masyarakat

Jakpro Pastikan Pengaspalan Ulang Sirkuit Formula E Telah Rampung

Anggaran Pembebasan Lahan Normalisasi Kali di Jakarta Capai Rp470 M

Pj Gubernur DKI: Ada Kendala Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati

DPRD Minta Disdukcapil DKI Tunda Penonaktifan NIK Warga

Pj Gubernur DKI Heru Budi Usul Aturan Jam Masuk Kantor

Update Covid-19: 811 Kasus Terdeteksi di DKI Jakarta Hari Ini

Pj Gubernur DKI: Rencana Penonaktifan KTP Tak Berhubungan dengan Pemindahan Ibu Kota

Arus Urbanisasi Jakarta Meningkat, Pendatang Kerja Apa?

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah, memicu pergerakan warga ke wilayah perkotaan untuk mencari pekerjaan atau yang biasa disebut urbanisasi. Jumlah arus urbanisasi ke perkotaan, salah satunya DKI Jakarta terus meningkat dengan 50 persen di antaranya tidak memiliki keterampilan.

Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat ada 865 pendatang yang tiba di Jakarta periode 26 April hingga 28 April 2023. Kadisdukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin memerinci jumlah itu terdiri dari 848 orang migrasi permanen dan 17 orang migrasi non-permanen.

Pendatang baru diimbau segera mempersiapkan persyaratan jaminan tempat tinggal dan pekerjaan agar dapat hidup secara layak di Jakarta dan tidak menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bisa menyulitkan diri sendiri dan masyarakat.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebenarnya mempersilakan para pendatang dari daerah yang ingin mencari pekerjaan di Jakarta, asalkan memenuhi peraturan kependudukan. Jika  dalam waktu satu minggu tidak mengurus ketentuan sebagai pendatang, maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) pendatang akan dinonaktifkan.

Momen arus balik Lebaran tiap tahunnya dimanfaatkan pendatang baru ke Ibu Kota untuk mengadu nasib. Pemprov DKI Jakarta pun gencar melakukan pendataan untuk pembinaan dan sosialisasi.

Salah satu warga pendatang asal Lampung, Wendo menyebut, dirinya hanya bermodal nekat mengadu nasib ke Jakarta. Menurutnya, lapangan pekerjaan di tempat asalnya tergolong minim.

"Lapangan pekerjaan di Lampung itu sulit, sedikit yang membuat saya nekat merantau ke Ibu Kota," ujar Wendo.

Sejumlah warga Jakarta berbeda pendapat mengenai laju kedatangan para pendatang yang mencari pekerjaan di Jakarta. Selama mereka sudah memiliki pekerjaan atau rencana lain, warga menyatakan kesediaannya.

"Seharusnya di daerah sudah cukup lapangan kerja dan pemerintah daerah menyediakan juga lapangan kerja usaha," kata Erwan Pyrwidianto.

Erwan menilai bahwa seharusnya lapangan pekerjaan di daerah sudah seharusnya cukup memadai. Bahkan, pemerintah daerah sudah selayaknya turut membantu warga dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

Sebelumnya, Disdukcapil DKI Jakarta mencatat tren jumlah warga pendatang yang terus menunjukkan kenaikan dari 3 tahun terakhir saja, jumlah pendatang di DKI Jakarta meningkat sekitar 30%. Dari data tersebut, sekitar 78 persen di antaranya merupakan lulusan SMA ke bawah. Selain itu, hampir 50 persen di antaranya tidak memiliki keterampilan.

Kita tentu tidak bisa melarang masyarakat yang juga ingin mengeruk cuan dari gemerlapnya perekonomian di kota-kota besar. Tetapi untuk bisa bertahan di tengah kerasnya persaingan dan kehidupan di kota, kemampuan diri pun harus dijadikan bekal.

Seribu Pohon Hijaukan Kolong Tol Becakayu

ASN Pemprov DKI Jakarta Masuk Kerja Hari ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan halalbihalal dan langsung masuk kerja, pascacuti bersama Idulfitri 1444 H, Rabu (26/4/2023).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Maria Qibtia memperhatikan arahan Menteri Pan-RB bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melaksanakan halalbihalal untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat setelah libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 hijriah.

Menurut Maria, pengecualian masuk kerja besok diperbolehkan bagi yang mengambil cuti tambahan dengan ketentuan maksimal 5?ri jumlah pegawai di masing-masing perangkat daerah.

Pemprov DKI Tunda Pelaksanaan Halalbihalal

Pemprov DKI Jakarta Gelar Monas Week dan Pentas Seni hingga 30 April

BPBD DKI Siaga Bencana di Hari Lebaran